Gerakan Jaga Indonesia dalam Refleksi Setahun Kepemimpinan Jokowi
WARTAJOGLO, Solo - Tanggal 20 Oktober 2020, menjadi tanggal yang istimewa. Bukan karena ada susunan angka cantik di dalamnya. Namun tanggal itu menandai genap satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, dalam memimpin Indonesia.
Selama satu tahun memimpin Indonesia, tentunya terdapat ragam kebijakan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Dan salah satu program yang sempat jadi perhatian publik adalah tentang UU Cipta Kerja. Di mana semenjak disahkan 5 Oktober 2020 lalu, serangkaian gejolak muncul di masyarakat.
Ya, itulah dinamika yang memang harus dihadapi oleh siapapun saat menjadi pemimpin, termasuk Jokowi. Karena itulah, sebagai seorang pemimpin, yang terpenting Jokowi harus tetap berada di dalam koridor yang benar. Jangan sampai melenceng. Sehingga rakyat Indonesia dan para pendukungnya, akan selalu membelanya.
Hal ini disampaikan oleh tokoh pergerakan pemuda Kota Solo BRM Kusumo Putro SH MH, saat ditemui di sebuah warung wedangan di kawasan Taman Sriwedari, Selasa (20/10) sore. Karenanya Kusumo yang juga deklarator relawan JADI (Jokowi Amin Daulat Indonesia), sangat menyesalkan ulah sebagian kelompok masyarakat. Yang memanfaatkan aksi demo menolak Omnibus Law, untuk melengserkan Jokowi.
"Sebenarnya masa pandemi ini bisa jadi tolok ukur. Di mana banyak negara yang sudah mengalami krisis karena pandemi, tapi negara kita tidak. Di sini tidak ada satupun warga yang sampai kesulitan mendapatkan makan. Tidak ada yang sampai kelaparan karena pandemi. Itu tentu terjadi karena presiden Jokowi piawai dalam menyiasati situasi yang ada," ujar Kusumo yang juga seorang pengacara anggota PERADI Kota Surakarta itu.
 |
| BRM Kusumo Putro SH MH |
Bagi Kusumo, Jokowi bukan tanpa cacat. Tentu sebagai manusia biasa ada kekurangan-kekurangan yang juga perlu dikoreksi. Tapi tentu semua sudah ada prosedurnya. Dan sejauh ini, semua masih baik-baik saja.
"Negara kita ini bukan negara monarki. Ini republik. Di mana presiden tidak berkuasa secara mutlak. Sebab ada banyak lembaga negara yang memiliki peran masing-masing sesuai tugasnya. Termasuk dalam pengesahan Omnibus Law, yang itu semua adalah wewenang DPR. Jadi jangan kemudian masalah ini justru dibelokkan seolah-olah yang salah Jokowi. Sehingga kemudian muncul wacana untuk melengserkannya. Ini ngawur namanya. Karenanya relawan JADI siap menjadi benteng untuk mengawal Jokowi," lanjut pria yang tengah menyelesaikan program doktoral Ilmu Hukum, di sebuah perguruan tinggi ternama di Kota Semarang itu.
Karena itulah, salah satu wujud upayanya untuk mengawal Jokowi adalah dengan mendeklarasikan gerakan Jaga Indonesia. Gerakan yang merupakan refleksi dari keprihatinan akan situasi yang terjadi saat ini. Di mana ada sekelompok elemen masyarakat yang mencoba merongrong persatuan dan kesatuan bnagsa, dengan berbagai aksi yang cenderung meresahkan.
"Langkah awal gerakan Jaga Indonesia ini nnati berupa pembagian ribuan stiker di seluruh wilayah Solo Raya. Sengaja gerakan ini kita mulai dari Solo, karena Solo adalah barometer politik nasional. Terlebih presuden Jokowi juga berasal dari Solo. Sehingga kita harapkan, dengan gerakan ini akan menggugah kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga keutuhan bangsa," sambung pria yang mengetuai berbagai organisasi masyarakat ini.
 |
| Aksi Kusumo yang mampu menggugah semangat saat memimpin demonstrasi |
Momentum peringatan hari pahlawan 10 Nopember rencananya dipilih sebagai waktu pelaksanaan pembagian stiker. Di mana diharapkan semangat nasionalisme dan patriotisme dari peringatan itu, akan merasuk dalam diri setiap anak bangsa. Sehingga dengan kesadaran penuh bertekat untuk menjaga keutuhan negeri ini.
"Kita semua berharap agar tidak ada lagi orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan negeri ini. Apalagi sebagai relawan yang oernah mengantarkan Jokowi menjadi presiden, maka saya dan JADI wajib untuk mengawalnya hingga masa jabatan Jokowi sebagai presiden selesai. Dan itulah tugas relawan yang sebenarnya. Bukan cuma mengantar terus ditinggal. Tapi harus ikut mengawal sambil memberikan saran dan kritik, jika ada langkah yang kurang tepat," pungkas Kusumo. //sik
