 |
| DPD Himpera Jawa Tengah menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan program 3 juta rumah, saat bertemu Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi |
WARTAJOGLO, Semarang – Upaya mempercepat program nasional 3 juta rumah masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
Hal itu terungkap dalam audiensi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perumahan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di ruang kerjanya, Senin 15 September 2025.
Ketua DPD Himperra Jateng, Sugiyatno, menyebutkan tingginya angka backlog perumahan menjadi tantangan utama.
Dari 524 developer yang tergabung, Himperra menargetkan percepatan pembangunan rumah subsidi. Namun, sejumlah hambatan regulasi dan teknis masih mengganjal.
“Kami mohon dukungan Bapak Gubernur agar ada percepatan dalam perizinan. Selain itu, kepala daerah juga bisa mendorong ASN untuk mengambil rumah subsidi,” ujarnya.
Masalah perizinan disebut sebagai hambatan klasik bagi pengembang. Proses yang panjang di tingkat kabupaten/kota kerap memperlambat realisasi pembangunan.
Selain itu, kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dinilai belum seragam.
“Di Solo Raya, BPHTB memang sudah bebas, tetapi hanya untuk warga ber-KTP domisili setempat. Padahal seharusnya bisa berlaku nasional agar tidak menghambat investasi,” terang Sugiyatno.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng, Boedyo Darmawan, mengakui aturan domisili KTP di 13 kabupaten/kota masih menjadi kendala serius.
“Hal ini menyulitkan, karena di kawasan urban seperti Semarang, banyak MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Sedangkan perumahan subsidi itu biasanya berada di perbatasan kota, misalnya Kendal,” jelasnya.
Sebenarnya, potensi pasar rumah subsidi cukup besar. Pemprov Jateng mencatat ada sekitar 13 ribu ASN dan P3K yang berpotensi menjadi pembeli rumah subsidi. Namun, sosialisasi dan skema pembiayaan dinilai masih lemah.
Direktur Utama Bank Jateng, Irianto, menyebutkan lembaganya sudah menyalurkan Rp108 miliar pembiayaan Tapera kepada hampir seribu nasabah. Tahun ini saja, Rp41 miliar sudah disalurkan kepada 260 orang.
“Namun, dari jumlah itu, baru 90 ASN yang terfasilitasi. Sisanya swasta,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan pengembang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya koordinasi antarpihak.
Program 3 Juta Rumah Tersendat, Ini Kendala yang Dihadapi Pengembang Perumahan di Jawa Tengah https://t.co/KDovqzG0oh
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) September 15, 2025
Menurutnya, meskipun kewenangan perizinan ada di kabupaten/kota, provinsi tetap bisa berperan sebagai fasilitator.
“Nanti kita buat workshop, undang bupati/wali kota, Dinas Perakim, Himperra, perbankan, PLN, BPN. Jangan sampai capaian pembangunan perumahan terhambat hanya karena perizinan,” tegasnya. //Sik