Terancam Gulung Tikar, PASPRI Tuntut Ada Regulasi Khusus untuk YouTube
Senin, 27 Januari 2020
Kemudahan dalam mengakses beragam konten video dari aplikasi sejenis YouTube, membuat para pelaku usaha rekaman terancam bangkrut
WARTAJOGLO, Solo - Perkembangan media sosial yang begitu masif, tak dapat dipungkiri telah memberi pengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Baik itu pengaruh positif maupun negatif.
Dampak positif bisa dirasakan dengan semakin mudahnya orang mendapatkan informasi. Orang juga bisa bebas mengekspresikan diri dan kemampuannya, yang tentunya bisa mendatangkan keuntungan secara materi.
Namun di sisi lain hal negatif juga mengiringi. Kebebasan mendapatkan informasi kerap tidak diimbangi dengan filter yang baik. Sehingga banyak informasi hoak yang tersebar dan seringkali memunculkan masalah.
 |
| Para anggota PASPRI berharap bisa mendapat solusi di tengah gencarnya 'serangan' YouTube |
Hal negatif yang lain juga dirasakan oleh para pelaku usaha rekaman, yang dulu sangat bergantung pada penjualan hasil rekaman fisik. Baik itu kaset maupun VCD/DVD. Sebab dengan semakin tenarnya aplikasi sejenis YouTube, yang bisa memberi kemudahan kepada siapa saja untuk menyaksikan video. Hal itu tentu saja memberi pukulan berat pada perjalanan bisnis rekaman.
Karena itulah para pelaku usaha rekaman yang tergabung dalam Perkumpulan Aspirasi Perlindungan Perekaman Indonesia (P’ASPRI), berkeinginan agar ada regulasi khusus terutama yang menyangkut perizinan, terhadap aplikasi video seperti YouTube.
Sebab sejauh ini tidak ada aturan yang jelas terkait media sosial yang satu ini. Yang memungkinkan para YouTuber bisa bebas mengupload video dan mendapatkan uang dari sana. Padahal untuk PASPRI, mereka justru dicekik dengan beragam aturan perizinan. Yang tentunya tidak gratis. Sehingga membuat biaya operasional dan produksi mereka semakin tinggi. Namun tidak seimbang dengan hasil penjualan, karena masyarakat lebih memilih YouTube yang gratis.
"Fenomena YouTube yang terus berjalan tanpa adanya regulasi, jelas sangat mempengaruhi kami yang memiliki perizinan untuk melakukan produksi VCD secara resmi dan legal. Bahkan untuk mengunggah video ke YouTube pun masih diharuskan memiliki izin dari pencipta dan stakeholder lainnya. Yang mana setiap kali kami akan melakukan produksi membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit," jelas Moestofa, Ketua PASPRI dalam acara silaturahmi para anggota kelompok tersebut di sebuah hotel di Kota Solo, Jumat (24/1) siang.
Dalam acara tersebut, para anggota sepakat untuk membawa masalah ini ke wakil rakyat. Karenanya mereka berencana untuk mengadakan audiensi, agar bisa mendapatkan solusi terbaik. Di tengah situasi yang semakin sulit.
"Kami berharap tidak ada lagi anggota kami yang gulung tikar serta tidak mengurangi pedagang fisik VCD. Karenanya kami sangat ingin bisa duduk bersama dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kominfo, Kemenkumham, Lembaga Sensor Film serta stakeholder yang terkait. Untuk membahas permasalahan ini, sehingga bisa didapatkan solusi terbaik," tegas Moestofa. //bang
