POPULER

Tanpa Solusi, Sampai Kapanpun PPKM Tak Akan Efektif

Tanpa Solusi, Sampai Kapanpun PPKM Tak Akan Efektif

WARTAJOGLO, Solo - Sebuah video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (31/1) lalu cukup membuat kaget masyarakat. Pasalnya dalam tayangan video tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif.

Hal ini disampaikan karena, meski pemberlakuan kebijakan itu sudah berjalan hingga periode kedua, namun belum mampu membatasi mobilitas masyarakat. Sehingga dampaknya tidak bisa menekan angka penularan virus Covid-19. 

Tentu saja beragam reaksipun bermunculan, terkait pernyataan presiden ini. Salah satunya dari tokoh pemuda Kota Solo, BRM. Kusumo Putro, SH, MH. Yang jauh-jauh hari sudah mengingatkan mengenai ketidak efektifan kebijakan ini, bila diterapkan.
pernyataan pria yang juga seorang lawyer anggota PERADI Kota Solo ini bahkan sempat dimuat oleh berbagai media pada tanggal 23 Januari 2021. Atau dua hari sebelum penerapan PPKM jilid 2.

Kusumo sendiri saat itu menilai bahwa PPKM yang diterapkan pemerintah justru memicu banyak polemik di masyarakat. Salah satunya dengan para pedagang kecil, yang memulai aktifitas di sore hari. Sehingga di banyak tempat, didapati laporan adanya gesekan antara pedagang dengan para petugas gabungan yang melakukan penertiban.

"Masalah utama dari masyarakat kecil adalah masalah perut (makan). Nah kalau dengan kebijakan ini kemudian justru menghalangi mereka untuk mencari makan, tentunya masyarakat akan melawan. Karena itulah saya katakan bahwa penerapan PPKM jilid dua tidak perlu dilakukan. Dan sekarang terbukti bahwa Pak Jokowi sendiri menyebut bahwa kebijakan ini juga tidak efektif," jelas Kusumo saat ditemui di rumahnya kawasan perumahan elit Griya Kuantan, Gonilan, Sukoharjo, Senin (1/2) sore. 

BRM. Kusumo Putro, SH, MH

Kusumo juga menyebut bahwa bila kebijakan PPKM ini terus diterapkan tapi tanpa diikuti pemberian solusi, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengatasi masalah. Sebab ada prinsip ketidak adilan yang juga terjadi dalam penerapannya. Di mana para petugas penegak disiplin hanya sebatas melakukan razia ke masyarakat kecil. Sementara untuk level yang di atas, baik itu sekelas mall ataupun industri-industri besar nyaris tidak pernah dilakukan razia.

Karena itulah, pria yang tengah menyelesaikan program doktoral Ilmu Hukum di sebuah universitas ternama di Kota Semarang ini. Juga menyebut, bahwa justru yang terpenting saat ini adalah mempercepat proses pelaksanaan program vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu upaya untuk pencegahan penyebaran virus ini bisa segera terwujud.

Selain itu tentunya proses edukasi terhadap masyarakat juga terus ditingkatkan, untuk membangun kesadaran diri akan protokol kesehatan. Hal ini penting karena salah satu penyebab masih tingginya angka penularan, adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Dana untuk penanggulangan Covid-19 ini sangat besar. Berapapun yang dibutuhkan akan digelontorkan oleh pemerintah. Dan saya rasa salah satunya bisa dialokasikan untuk sosialisasi dan edukasi yang masif terhadap masyarakat, terkait pentingnya protokol kesehatan. Selain terus melakukan penyuluhan, juga bisa dengan menyebar dan menempel stiker tentang pentingnya 3 M di setiap sudut atau rumah di semua wilayah, dalam hal ini Jawa dan Bali. Dengan begitu seiring berjalannya waktu, masyarakat akan semakin sadar," lanjutnya.

Hal ini diungkapkan Kusumo karena melihat bahwa sejauh ini upaya edukasi yang dilakukan pemerintah masih sangat kurang. Pemerintah lebih memilih upaya penegakan disiplin dengan menggelar berbagai razia. Namun di balik itu, mereka tidak memberikan solusi yang baik.

"Jangan cuma sebatas menggelar operasi. Yang ujung-ujungnya cuma menciptakan ketakutan-ketakutan di masyarakat. Dan bukan tidak mungkin akan mempengaruhi daya tahan imun tubuh. Sehingga justru memudahkan proses penularan. Hendaknya juga diimbangi dengan langkah-langkah bijak, dalam hal ini edukasi yang diikuti dengan pembagian sarana-sarana pendukung. Baik itu masker gratis, hand sanitizer ataupun stiker tentang penerapan 3 M," tandas pria yang kerap menggelar berbagai aksi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah ini.

Di akhir perbincangan Kusumo juga menegaskan hendaknya pemerintah tidak memberikan beban besar kepada para kepala daerah, dengan penerapan PPKM lanjutan di kemudian hari. Sebab tiap daerah memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, dan yang paham hal itu adalah kepala daerah masing-masing. Sehingga saat mereka harus terpaku pada kebijakan dari pusat, maka otomatis beban mereka akan menjadi berat. Bila ternyata justru memicu gesekan karena penerapan kebijakan itu dalam masyarakat dengan karakteristik khusus. //Sik

Iklan Atas Artikel


 

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel