Polemik Vaksin Nusantara. Begini Desakan IPW kepada KASAD
WARTAJOGLO, Jakarta - Sejumlah anggota DPR datang ke RSPAD Gatot Subroto pada Rabu (14/4). Mereka disebutkan menjalani uji klinis Vaksin Nusantara gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Tak pelak hal ini langsung memunculkan polemik di masyarakat. Sebab sejauh ini uji klinis terhadap vaksin tersebut belum mendapatkan persetujuan dari BPOM, karena adanya beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.
 |
| Ilustrasi vaksin Covid-19 |
Karena itulah, agar hal ini tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat. Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa perlu bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta. Sebab RSPAD berada di bawah kendalinya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran pers yang dibuat pada Kamis (15/4) siang. IPW menilai sikap tegas Kasad diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara tersebut.
"Dengan adanya sikap tegas Kasad, nasib Vaksin Nusantara makin jelas dan publik tidak ragu ragu lagi, meski ada pihak pihak yang meragukannya. Sikap tegas Kasad ini diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad," jelas Neta.
Tak hanya menyoroti sikap Kasad, IPW juga meminta DPR RI untuk segera bersikap terkait keberadaan vaksin ini. Ini terkait keikutsertaan sejumlah anggota DPR RI dalam uji klinis di RSPAD. Jangan sampai memicu polemik yang meresahkan masyarakat.
"DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD," lanjut Neta.
Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad itu berisikan empat poin. Yakni;
1. Sehubungan dengan info-info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dalam proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.
b. Mempedomani juk Bapak KASAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sudah menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian, serta strick pada kriteria inklusi & eksklusi penelitian demi validitas penelitian.
2. Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bahwa vaksin tersebut bagus (padahal masih dalam proses penelitian).
Polemik Vaksin Nusantara. Begini Desakan IPW kepada KASAD https://t.co/lUedgSHx3Q
— WARTAJOGLO (@wartajoglo) April 15, 2021
3. Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa, berarti hal tsb baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara. Proses dari pengambilan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti, untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.
4. Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk.
"Sekali lagi kami tegaskan agar Kasad segera bersikap untuk meredam munculnya keresahan di masyarakat. Dan keyakinan publik pada Vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu makin solid," pungkas Neta. //Lis
