 |
| Mirandi menjalani prosesi pelantikan di tengah gelombang protes yang mempertanyakan kemenangannya (foto: istimewa) |
WARTAJOGLO, Karanganyar - Meski sempat memicu polemik karena diduga diwarnai kecurangan, proses pemilihan perangkat Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar tetap berlanjut hingga tahap pelantikan.
Di tengah aksi protes dari sejumlah peserta seleksi yang merasa dirugikan, kepala desa tetap melantik peserta terpilih pada Senin 25 Mei 2026 di Balai Desa Plosorejo.
Prosesi pelantikan berlangsung lancar dengan dihadiri para perangkat desa serta jajaran pejabat di lingkungan Kecamatan Matesih.
Tidak terlihat adanya gangguan selama acara berlangsung, meski polemik terkait proses seleksi sebelumnya masih menyisakan tanda tanya di kalangan peserta dan masyarakat.
Mirandi Rahmat Kurniawan, peserta seleksi yang sebelumnya dituding mendapat keuntungan dalam proses seleksi, tampak tenang menjalani prosesi pelantikan.
Mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam, Mirandi mengikuti seluruh rangkaian acara hingga menandatangani surat pengangkatannya sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Desa Plosorejo di hadapan Kepala Desa Hendri Widayati.
Pelantikan tersebut sekaligus menandai berakhirnya tahapan seleksi yang sejak awal menuai sorotan.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah peserta yang gagal lolos melayangkan protes karena menilai ada kejanggalan, terutama pada tahapan ujian komputer.
Mereka menduga panitia seleksi sengaja meloloskan Mirandi. Kecurigaan itu menguat lantaran panitia dinilai tidak terbuka terhadap berbagai keberatan yang diajukan peserta.
Sikap kepala desa yang dinilai cenderung membela peserta terpilih secara personal, juga memunculkan dugaan bahwa hasil seleksi telah disiapkan sejak awal.
Beberapa peserta bahkan mengaku sempat mendengar pernyataan bernada kelakar dari Miranda yang seolah yakin dirinya akan tetap terpilih apa pun yang terjadi.
Bagi peserta lain, ucapan tersebut justru mempertebal dugaan bahwa proses seleksi hanya formalitas belaka.
Anggita Widya Pramesti menjadi salah satu peserta yang aktif menyuarakan keberatan. Bersama peserta lain, ia terus mendorong agar panitia dan pemerintah desa membuka proses seleksi secara transparan dan mempertimbangkan pelaksanaan ujian ulang.
Berbagai bukti telah mereka sampaikan. Namun pemerintah desa dan panitia tetap bersikukuh bahwa seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai aturan.
Guna meredam gejolak, kepala desa sempat memfasilitasi mediasi antara peserta yang keberatan dengan panitia seleksi.
Namun hasil mediasi itu tidak sesuai harapan para peserta, yang meminta adanya evaluasi ulang terhadap proses seleksi.
Pemerintah desa kala itu juga berjanji akan memberikan pembaruan berkala terkait tindak lanjut keberatan peserta. Sayangnya, menurut Anggita, janji tersebut tidak pernah terealisasi.
“Sebetulnya dari mediasi yang terakhir kemarin, kepala desa menyampaikan bahwa proses selanjutnya itu memang sesuai regulasi. Cuma nanti akan di-update secara berkala itu ke peserta. Tapi sampai dengan hari ini dari peserta yang lain tidak mendapatkan update apapun,” ujar Anggita saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Ia mengaku para peserta bahkan harus mencari informasi sendiri terkait kelanjutan proses seleksi.
“Kita juga sempat follow up mengenai beritanya tapi tidak ada jawaban selama berhari-hari. Sampai dengan hari ini itu juga tidak ada jawaban,” lanjutnya.
Anggita menyebut dirinya dan peserta lain baru mengetahui adanya agenda pelantikan setelah mendapat kabar dari salah satu orang dalam pemerintahan desa.
“Kemarin kita tahu kalau misalkan hari ini ada pelantikan pun dari orang dalam kelurahan. Nah, itu kita sayangkan. Harusnya kan apapun hasilnya dari peserta itu di-update,” ungkapnya.
Ia menilai, karena sejak awal proses seleksi sudah diwarnai persoalan, pemerintah desa semestinya lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan penyelesaiannya.
“Kalau misalkan seperti ini kan jatuhnya tidak ada transparansi dari panitia dan kelurahan ke peserta,” tegasnya.
Kekecewaan serupa juga disampaikan peserta lain, Maunab Galang Esanika. Ia mengaku tidak kecewa karena gagal lolos, tetapi lebih menyayangkan respons pemerintah yang dianggap mengabaikan persoalan yang ada.
“Kalau dari saya sebenarnya tidak kecewa karena tidak terpilih. Saya kecewa karena tanggapan pihak terkait baik dari kelurahan, kecamatan, dan bahkan kabupaten yang terkesan mengabaikan masalah ini,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan tetap melanjutkan pelantikan di tengah dugaan kecurangan justru semakin memperkuat kecurigaan para peserta.
“Kalau alasannya proses harus terus dilanjutkan padahal ada masalah di belakang, berarti dari awal sistem pelantikan ini cacat, karena mengabaikan indikasi kecurangan,” tandasnya.
Ironis, Kades Plosorejo Tetap Lantik Perangkat Desa Terpilih, di Tengah Dugaan Kecurangan Proses Seleksi https://t.co/duB5Zh3Qgs
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) May 25, 2026
Kini, setelah pelantikan resmi digelar, para peserta hanya bisa berharap tidak ada lagi praktik serupa di masa mendatang.
Mereka khawatir jika proses pengisian perangkat desa sejak awal sudah diwarnai dugaan ketidakjujuran, dampaknya dapat berimbas pada tata kelola pemerintahan Desa Plosorejo ke depan. //Bang