 |
| Prof Mahfud MD saat jadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk "Autocratic Legalism dalam Sistem Demokrasi" di Unisri Surakarta |
WARTAJOGLO, Solo - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk kebaikan bersama.
Hal ini disampaikan Mahfud saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk "Autocratic Legalism dalam Sistem Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.
Mahfud menegaskan bahwa sebagai pemenang pemilu, pemerintah memiliki hak dan kewenangan konstitusional untuk membuat berbagai kebijakan.
"Pak Prabowo itu presiden pemenang pemilu, jadi beliau dan pemerintahannya punya hak dan wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Itu dilindungi konstitusi. Jadi ya harusnya kita dukung agar berjalan dengan baik," ujar Mahfud.
Namun, Mahfud juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak melanggar hukum.
"Tapi kalau sampai ada pelanggaran hukum dari kebijakan-kebijakan itu, ya harus kita lawan," tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi, di mana kebijakan pemerintah harus tetap diawasi dan dikritisi jika dinilai merugikan rakyat atau melanggar aturan hukum.
Mahfud juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap nihilistik, yaitu memandang semua kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang salah dan buruk.
"Banyak kebijakan yang baik dan harus kita dukung. Jadi jangan sampai kita ini jadi nihilis, dan memandang semua kebijakan pemerintah itu buruk," ucapnya.
Menurutnya, sikap nihilistik hanya akan menghambat kemajuan dan menciptakan polarisasi yang tidak sehat dalam masyarakat.
Selain itu, Mahfud memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang belakangan ini gencar menindak berbagai kasus korupsi besar.
Bagi Mahfud, langkah ini merupakan kemajuan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Ini sebuah langkah maju yang tentunya tidak mungkin lepas dari pengetahuan Presiden Prabowo," ujarnya.
Apresiasi ini menunjukkan bahwa Mahfud melihat adanya komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola negara dan memberantas praktik korupsi.
Tanggapi Kebijakan Pemerintahan Prabowo - Gibran, Mahfud MD: Jangan jadi Nihilis, Kalau Ada Pelanggaran Kita Lawan https://t.co/T56sCeUnRd
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) February 28, 2025
Seminar nasional yang digelar Unisri ini menjadi wadah penting untuk mendiskusikan tantangan demokrasi di Indonesia, termasuk fenomena autocratic legalism. Di mana kekuasaan otoriter dapat menggunakan instrumen hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Mahfud menekankan bahwa meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, masyarakat tetap harus kritis dan proaktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. //Bang