 |
| Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan dari Menteri PKP Maruarar Sirait karena menempati posisi teratas dalam Program Penyediaan Perumahan |
WARTAJOGLO, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian penting di sektor perumahan pada 2025.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah bagi masyarakat.
Program besar ini sekaligus mengantarkan Jawa Tengah meraih peringkat pertama nasional dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PKP, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025, di Wisma Mandiri II Jakarta, Senin 25 Agustus 2025.
Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan alokasi anggaran ini difokuskan untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat miskin ekstrem.
Dari total 17.510 unit rumah, sebanyak 17.000 unit digunakan untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada desa. Sementara 510 unit dialokasikan untuk pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
“Program rumah layak huni ini akan sangat membantu masyarakat miskin ekstrem. Kita prioritaskan perbaikan rumah tidak layak huni agar masyarakat punya tempat tinggal yang lebih sehat dan aman,” ungkap Luthfi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai Jawa Tengah pantas menyandang predikat terbaik karena komitmennya mengalokasikan anggaran besar untuk sektor perumahan.
Jumlah 17.510 unit yang diproyeksikan Jateng jauh melampaui provinsi lain, seperti Aceh (3.114 unit) dan Jawa Timur (2.110 unit).
“Pertumbuhan rumah subsidi di Jawa Tengah besar sekali. Ini menunjukkan kepemimpinan Pak Gubernur yang mendorong agar perumahan bisa menyala,” kata Maruarar.
Meski mendapat penghargaan, tantangan perumahan di Jateng masih besar. Data akhir 2024 menunjukkan backlog perumahan di provinsi ini mencapai 1.332.968 unit, terdiri dari 1.022.113 unit backlog kelayakan dan 310.855 unit backlog kepemilikan.
Karena itu, Pemprov Jateng menjadikan alokasi 17.510 unit rumah ini sebagai bagian dari kerja kolaboratif lintas sektor, mulai dari Disperakim, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, hingga melibatkan CSR perusahaan.
Kepala Disperakim Jateng Boedyo Dharmawan menyebut, jika digabung dengan dukungan kabupaten/kota dan CSR, total program rumah layak huni di Jateng tahun ini mencapai sekitar 26 ribu unit.
“Alokasi dari provinsi 17.510 unit, kabupaten/kota 6.776 unit, ditambah CSR 2.067 unit. Semua ini menunjukkan perhatian besar pemangku kepentingan terhadap layanan dasar perumahan,” jelasnya.
Alokasikan Anggaran untuk 17.510 Rumah di 2025, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kementerian PKP https://t.co/Y6hw2T5icJ
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) August 25, 2025
Program perumahan ini bukan hanya soal hunian, tetapi juga menjadi strategi efektif mengurangi kemiskinan ekstrem di Jateng.
Rumah layak huni diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian kesejahteraan.