 |
| Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang |
WARTAJOGLO, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut pengelolaan sampah di wilayahnya masih belum sesuai harapan.
Dari total timbunan sampah tahun 2024 yang mencapai 6,33 juta ton, baru 41,11 persen atau 2,60 juta ton yang berhasil dikelola dengan baik.
Sementara sisanya, 58,8 persen atau 3,73 juta ton, masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Angka ini masih sangat kecil. Padahal target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo adalah zero sampah pada 2029. Maka kami harus bergerak cepat,” kata Luthfi saat rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (28/8/2025).
Dari total sampah yang belum tertangani, sekitar 21,80 persen atau 1,38 juta ton hanya ditimbun di TPA dengan sistem open dumping, yang berisiko mencemari lingkungan.
Sementara 37,09 persen atau 2,36 juta ton masih berakhir di sungai, dibakar secara terbuka, atau dibuang ilegal.
Sebaliknya, sampah yang berhasil dikelola sebagian besar berasal dari program reduce, reuse, recycle (3R) sebesar 20,04 persen atau 1,27 juta ton, serta penanganan melalui sanitary landfill dan pengolahan menjadi bahan baku/energi sebesar 21,07 persen atau 1,33 juta ton.
Luthfi mengungkapkan lemahnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota tidak lepas dari kecilnya anggaran. Tahun 2024, dana untuk sampah hanya 0,38 persen dari total APBD kabupaten/kota.
Selain itu, fasilitas pengelolaan terbatas, umur pakai TPA sudah habis, lahan baru sulit tersedia, hingga keterbatasan armada pengangkut dan alat berat.
“Inilah mengapa sampah sering jadi masalah klasik yang tak kunjung selesai,” ujarnya.
Untuk mempercepat capaian zero sampah 2029, Pemprov Jateng membentuk Satgas Sampah lewat SK Gubernur No. 100.3.3./177 (24 Juni 2025) dan menyiapkan Roadmap Akselerasi Penuntasan Sampah dalam SK Gubernur No. 100.3.3/220 (23 Juli 2025).
Selain itu, Jawa Tengah kini memiliki 88 Desa/Kelurahan Mandiri Sampah yang dijadikan percontohan, serta mereplikasi TPS3R Pemalang, TPS3R Banyumas, dan Bank Sampah Banjarnegara sebagai model pengelolaan berbasis masyarakat.
“Tahun depan kami siapkan hibah alat pembakar sampah untuk setiap kabupaten/kota. Kami juga sedang menjajaki CSR Bank Jateng untuk mendukung fasilitas TPS3R di Demak dan Semarang,” kata Luthfi.
Menariknya, sudah ada 11 perusahaan asing yang melirik pengelolaan sampah di Jawa Tengah: sembilan dari Tiongkok, satu dari Arab, dan satu dari Eropa.
Namun, kebutuhan mereka sekitar 1.000 ton sampah per hari, jauh di atas rata-rata tonase sampah kabupaten/kota yang hanya 200–300 ton per hari.
Karena itu, Luthfi menyiapkan konsep pengolahan sampah regional, di mana beberapa kabupaten/kota digabung agar tonasenya cukup untuk investasi besar.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan masalah sampah kini mendapat perhatian khusus pemerintah pusat.
Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Penuntasan Sampah, yang segera berlaku.
“Untuk daerah dengan kapasitas 1.000–2.000 ton per hari akan ditangani dengan incinerator berbasis waste to energy. Sedangkan daerah dengan volume kecil akan menggunakan RDF. Skema ini sudah disiapkan KLHK,” kata Zulkifli.
Dengan capaian baru 41 persen pengelolaan sampah, target zero waste 2029 menjadi tantangan berat bagi Jawa Tengah.
Baru 41 Persen Sampah Jateng yang Terkelola, Target "Zero Waste" 2029 Jadi PR Bersama https://t.co/2alBSFoLwG
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) August 29, 2025
Namun dengan kombinasi satgas khusus, roadmap percepatan, desa mandiri sampah, hingga masuknya investor, pintu solusi mulai terbuka.
“Yang penting kita bergerak bersama. Tanpa dukungan kabupaten/kota dan masyarakat, target 2029 sulit tercapai,” pungkas Luthfi. //Lam