 |
| Regional Consumer Banking Head BRI Yogyakarta, Fahmi Rahendas (kiri) saat memaparkan materi dalam acara SMG Economic Insight Series bertajuk “Merdeka Finansial dan Liku-Liku Menuju 3 Juta Rumah” di Radya Litera Griya Solopos, Kamis 28 Agustus 2025 |
WARTAJOGLO, Solo – Program ambisius pemerintah menyediakan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia bukan sekadar target angka, tetapi juga wujud kepedulian negara terhadap rakyat kecil.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD APERNAS Soloraya, Budiyono, saat memberi tanggapan dalam acara SMG Economic Insight Series bertajuk “Merdeka Finansial dan Liku-Liku Menuju 3 Juta Rumah” di Radya Litera Griya Solopos, Kamis 28 Agustus 2025.
Menurut Budiyono, program ini harus dipahami sebagai misi kemanusiaan, bukan bisnis semata.
“Hanya sekitar 17 persen penduduk Indonesia yang sudah memiliki rumah. Sisanya masih ngontrak atau menumpang. Maka program ini adalah bentuk kepedulian Presiden Prabowo kepada rakyat kecil,” tegasnya.
Budiyono menekankan, untuk mewujudkan target besar tersebut, semua pihak harus bekerja bersama.
Pemerintah, katanya, memegang peran awal dengan memastikan kemudahan perizinan.
“Dari pusat sudah ada kebijakan untuk mempermudah perizinan, tetapi implementasi di lapangan masih belum benar-benar terwujud. Kalau izin masih berbelit, sulit bagi pengembang untuk bergerak cepat,” ungkapnya dalam acara yang didukung oleh BRI, BTN dan Bank Jateng itu.
Sementara itu, sektor perbankan dinilai sudah cukup baik dalam memberikan dukungan pembiayaan. Namun, menurut Budiyono, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
“Selama ini keputusan terkait KPR selalu berasal dari pusat. Akan lebih baik jika ke depan keputusan itu bisa dilakukan di daerah. Dengan begitu prosesnya lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, persyaratan KPR juga perlu dibuat lebih longgar agar masyarakat kecil lebih mudah mengakses,” jelasnya.
Jika perizinan sudah dipermudah dan perbankan lebih fleksibel, maka giliran pengembang yang harus membuktikan komitmennya.
“Pengembang harus bisa menghadirkan rumah yang layak, nyaman, dan sesuai spesifikasi. Kalau mendapatkan pembiayaan dari bank, harus diaplikasikan sesuai alokasi. Jangan sampai ada pengembang yang bermasalah, karena bisa merusak kepercayaan dan berdampak pada yang lain,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, pihak perbankan juga menegaskan komitmennya. Regional Consumer Banking Head BRI Yogyakarta, Fahmi Rahendas, menyebut backlog perumahan untuk MBR mencapai 83%, sehingga target 3 juta rumah wajib diwujudkan.
"Untuk mendukung hal itu saat ini BRI telah memiliki sejumlah produk. Baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga untuk nasabah prioritas. Dengan semakin beragamnya produk tersebut diharapkan masyarakat bisa memiliki banyak pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk bisa memiliki rumah." katanya.
Sementara itu Bank BTN juga menyatakan perannya sebagai pemimpin pasar KPR subsidi.
Regional Office Head BTN Jateng DIY, Fitri Novianty Ratna Kusuma, menjelaskan bahwa BTN mengambil porsi 70% dari kuota subsidi nasional 350.000 unit rumah pada 2025, atau sekitar 220.000 unit. Hingga kini BTN telah menyalurkan sekitar 130.000 unit.
"Di tahun ini total yang telah tersalurkan ada sekitar 130.000 unit. Diharapkan porsi 220.000 tersebut dapat terserap semua. Dia mengatakan saat ini BTN selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengambil KPR terutama KPR subsidi," ungkapnya.
Dari pihak BP Tapera melalui Plt. Direktur Pembiayaan Perumahan, Muhammad Nauval Al-Ammari, menekankan bahwa lembaganya menyediakan dana murah jangka panjang melalui mekanisme tabungan rakyat, serta menyiapkan aplikasi digital dan cicilan ringan untuk memudahkan MBR.
Sementara itu Kepala Badan Advokasi DPP REI, Adri Istambul Lingga Gayo, mengatakan tidak ada masalah bagi developer dalam pengadaan rumah. Baik ketika target itu 3 juta atau lebih.
Menurutnya hal yang lebih penting diperhatikan adalah mengenai keakuratan data kebutuhan rumah tersebut.
Jika disebutkan target 3 juta yang terdiri dari 1 juta untuk perkotaan, 1 juta untuk pedesaan dan 1 juta untuk pesisir, hal itu hanya secara umum.
“Kita selalu menyebut ada backlog untuk rumah. Tapi ada kebutuhan untuk anak Gen Z dan sebagainya. Tapi kita tidak ada data. Seharusnya dari Kementerian itu melakukan riset untuk database by address, by name, siapa saja sebenarnya yang membutuhkan rumah, jangan hanya tebak-tebakan” kata dia.
Sinergi Jadi Kunci, Semua Pihak Harus Bekerja Sama untuk Wujudkan Program 3 Juta Rumah https://t.co/2qF9lAV2vx
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) August 28, 2025
Dengan begitu developer juga akan memiliki bekal dalam mengatur strategi guna memenuhi kebutuhan rumah tersebut.
Dukungan juga datang dari sektor material bangunan. Mitra10, lewat Promotion and Advertising Manager Medya Ika Ayu, menegaskan kesiapannya menyediakan produk-produk berkualitas untuk mendukung pembangunan rumah rakyat. //Kls