 |
| Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menghadiri acara HUT RI dari Presiden untuk Guru di Plaza Insan Berprestasi Ged. A Lt 1 Kemen dikdasmen Jakarta, (6/8/25). Foto:humasjateng |
WARTAJOGLO, Jakarta — Dunia pendidikan Indonesia mendapat kado istimewa dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Melalui program bertajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”, pemerintah pusat resmi meluncurkan tiga program strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidik non-ASN serta pendidik non-formal.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut positif langkah tersebut sebagai bentuk nyata hadirnya negara bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.
“Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara,” tegas Gubernur Luthfi usai menghadiri peluncuran program di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu, 6 Agustus 2025.
Program yang diluncurkan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti ini terdiri dari tiga komponen utama, yakni insentif untuk guru non-ASN, Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pendidik non-formal, dan bantuan afirmasi kualifikasi pendidikan S1/D4 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Langkah ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan kelanjutan arahan dalam pidato Hari Pendidikan Nasional 2025 yang menekankan peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan.
Gubernur Luthfi menyatakan bahwa Jawa Tengah telah memulai langkah serupa jauh sebelum program pusat diluncurkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Sadimin, menjelaskan bahwa Pemprov telah mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD 2025 untuk mendukung guru non-ASN di satuan pendidikan negeri (SMA/SMK/SLB).
“Gaji atau honor guru kami sesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK), melalui skema Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan,” terang Sadimin.
Adapun anggaran BOP Pendidikan Jawa Tengah tahun 2025 mencapai Rp472,381 miliar, yang mengakomodasi 3.043 guru non-ASN, di antaranya 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB.
Tak hanya satuan pendidikan negeri, guru di sekolah swasta pun mendapat dukungan melalui BOSDa (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang dianggarkan sebesar Rp142,632 miliar.
Meski sudah memiliki skema insentif daerah, Sadimin menilai program dari Kemendikdasmen tetap sangat berarti karena mengisi ruang-ruang yang belum terjangkau pemerintah provinsi.
Salah satunya berupa bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tujuh bulan, atau total Rp2,1 juta per guru non-ASN.
Selain itu, program afirmasi pendidikan melalui RPL memberikan kesempatan kepada 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S1/D4 di 112 perguruan tinggi.
“Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia secara umum akan lebih bermutu dan berkualitas,” imbuh Sadimin.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa program ini bukan sekadar bantuan, tapi merupakan bentuk investasi pemerintah untuk masa depan pendidikan nasional.
Ia merinci, total insentif sebesar Rp2,1 juta akan disalurkan sekaligus kepada 341.248 guru honorer. Selain itu, 253.407 guru PAUD non formal juga menerima BSU untuk dua bulan.
Tak hanya itu, tunjangan sertifikasi juga akan diberikan kepada 1.438.029 guru di seluruh Indonesia.
“Program ini adalah bukti bahwa negara hadir dan peduli. Kami ingin guru merasa dihargai, didukung, dan diberikan ruang untuk terus berkembang,” kata Mu’ti.
Program “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” menjadi sinyal kuat bahwa pendidikan kembali menjadi prioritas utama.
Skema Insentif Baru, Jadi Kado Spesial Jelang HUT RI untuk Guru https://t.co/QZIQrufkVC
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) August 6, 2025
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah seperti yang telah dibangun di Jawa Tengah, guru tak lagi berjalan sendiri dalam memperjuangkan mutu pendidikan.
Di tengah tantangan zaman, perhatian terhadap kesejahteraan dan kualitas guru adalah kunci menciptakan generasi penerus yang cerdas, tangguh, dan siap bersaing di tingkat global. //Sik