 |
| Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan arah pembangunan pelayanan publik yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mengedepankan integrasi dan kualitas SDM |
WARTAJOGLO, Semarang – Jawa Tengah terus menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pelayanan publik.
Kabupaten Semarang bahkan berhasil menembus peringkat lima nasional dalam kategori mal pelayanan publik terbaik.
Capaian ini menegaskan arah pembangunan pelayanan publik yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mengedepankan integrasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Memang secara umum mal pelayanan publik kita berdasarkan data yang kita lakukan, paling bagus, termasuk di Kabupaten Semarang juga nomor 5 nasional. Ini menandakan Jawa Tengah terkait pelayanan publik sudah bagus sekali, tinggal kita pertahankan," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi II DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang, Rabu, 17 September 2025.
Gubernur menekankan bahwa pelayanan publik modern tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi atau sarana digital.
Faktor manusia, terutama aparatur sipil negara (ASN) di garda depan, tetap menjadi kunci utama.
“Secanggih apa pun sarana pelayanan publik, baik melalui aplikasi maupun media sosial, apabila SDM-nya tidak baik maka akan percuma. Unsurnya adalah birokrasi yang melayani, bukan yang dilayani,” tegasnya.
Meski digitalisasi sudah berjalan dengan baik, Ahmad Luthfi menyoroti masih adanya kendala pada aspek integrasi.
Sejumlah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dinilai belum berjalan maksimal.
“Kebanyakan software kita lemot, perlu koordinasi lintas sektoral agar tidak ada lagi komplain dari masyarakat. Yang lebih penting, pelayanan publik ke depan harus terintegrasi secara nasional,” jelasnya.
Ia mengkritisi praktik pergantian aplikasi setiap kali ada perubahan pimpinan daerah. Menurutnya, konsistensi sangat penting agar masyarakat tidak kebingungan.
“Kami mendorong Komisi II DPR RI agar mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB untuk segera membuat pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Kalau gonta-ganti aplikasi, justru akan merugikan masyarakat,” tambahnya.
Anggota Komisi II DPR RI, M Toha, mengapresiasi langkah Kabupaten Semarang dalam mengembangkan mal pelayanan publik.
Ia menyebut digitalisasi sudah berjalan baik, meski masih ada catatan terkait kenyamanan pengunjung dan integrasi dengan lebih banyak instansi.
“Kekurangan yang ada di luar kemampuan pemerintah daerah, seperti jaringan atau software yang lambat. Ini butuh kolaborasi dengan pihak kompeten. Yang penting ke depan, pelayanan publik harus lebih terintegrasi dan didukung peningkatan kapasitas ASN,” ujarnya.
Menuju Pelayanan Publik Modern dan Terintegrasi, Jawa Tengah Jadi Role Model Nasional https://t.co/bbcs7tnnHh
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) September 18, 2025
Capaian Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa pelayanan publik modern tidak hanya soal teknologi, melainkan juga konsistensi kebijakan, kesiapan SDM, serta integrasi lintas instansi. //Sik