 |
| Gubernur Jateng Ahmad Luthfi (tengah) berfoto bersama para pengembang perumahan |
WARTAJOGLO, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan program nasional tiga juta rumah.
Tak hanya mengejar target, Pemprov juga fokus mengurai berbagai kendala teknis maupun administratif yang selama ini menghambat percepatan pembangunan rumah subsidi.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis 25 Septemer 2025.
Rapat ini mempertemukan bupati/wali kota, dinas perumahan, pengembang, perbankan, hingga stakeholder terkait.
“Program perumahan ini bukan main-main. Jangan sampai bantuan rumah hanya jadi formalitas. Harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” tegas Luthfi.
Kebutuhan rumah di Jawa Tengah masih besar, dengan backlog mencapai 1,357 juta unit. Sementara itu, hingga 19 September 2025, realisasi FLPP baru 15.414 unit rumah subsidi di 33 kabupaten/kota. Kota Surakarta dan Magelang bahkan belum terealisasi karena harga tanah tinggi.
Dari kuota 20 ribu unit melalui Bank Jateng, baru 400 unit tersalurkan, dengan serapan ASN hanya 90 unit. Angka ini menunjukkan adanya hambatan signifikan yang harus segera diselesaikan.
Beberapa hambatan utama teridentifikasi, antara lain perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kerap molor hingga tiga bulan. lalu proses pemecahan sertifikat di BPN juga lambat, sementara pembebasan BPHTB baru dilakukan di 13 kabupaten/kota.
Selain itu, ada persoalan utilitas dasar seperti pemasangan listrik PLN memakan waktu lama meski deposit sudah dibayar, dan jaringan PDAM belum tersedia di banyak lokasi perumahan subsidi.
Kendala-kendala inilah yang membuat program FLPP berjalan tersendat.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menekankan perlunya percepatan layanan perizinan. Ia menargetkan, baik PBG maupun pemecahan sertifikat di BPN, harus diselesaikan maksimal 10 hari kerja.
“Dengan percepatan ini, pengembang bisa bergerak lebih cepat, rumah segera terbangun, dan masyarakat bisa menerima manfaatnya,” ujarnya.
Selain itu, Luthfi menegaskan bahwa penyediaan utilitas dasar seperti listrik dan air bersih harus menjadi prioritas agar rumah subsidi benar-benar layak huni.
Hasil rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti melalui surat edaran gubernur kepada bupati, wali kota, dan pengembang.
Tujuannya agar seluruh hambatan dapat diurai secara bersama-sama, bukan hanya ditanggung pemerintah provinsi.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tapi hajat hidup orang banyak dan anggaran yang besar. Maka kendala-kendala yang kita hadapi harus kita bahas dan selesaikan bersama,” kata Luthfi.
Program rumah layak huni ini masuk dalam 11 program prioritas Ahmad Luthfi–Taj Yasin. Bagi Pemprov Jateng, penyediaan rumah rakyat bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Wujudkan 1 KK 1 Rumah, Gubernur Jateng Dorong Aturan Percepatan Perijinan https://t.co/eHuH5Pueep
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) September 26, 2025
Dengan langkah percepatan perizinan, penyediaan utilitas, serta sinergi lintas sektor, Pemprov Jateng optimistis bisa mengurai hambatan dan menjadikan program satu keluarga, satu rumah layak huni sebagai kenyataan. //Her