 |
| Sarasehan anggota DPR RI dengan para pimpinan bank Himbara di Kantor OJK Solo |
WARTAJOGLO, Solo – Pertumbuhan sektor perbankan tidak cukup hanya diukur dari besarnya aset, penyaluran kredit maupun capaian target.
Lebih dari itu, manfaat pertumbuhan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting penggerak ekonomi daerah.
Pesan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi saat melakukan kunjungan kerja ke Solo untuk memonitor sektor jasa keuangan perbankan dan program pemerintah, Jumat 25 September 2026.
Dalam sarasehan yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo tersebut, Didik duduk satu meja dengan jajaran pimpinan perbankan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Jateng.
Hadir pula Kepala OJK Solo Mohammad Mufid serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo Dwianto Cahyo Sumirat.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi Komisi XI DPR RI untuk mendengarkan secara langsung kondisi perbankan di daerah.
Masing-masing pimpinan bank menyampaikan perkembangan kinerja, mulai dari aset, penyaluran kredit atau pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), hingga kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL).
Program kerja yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan juga menjadi bagian dari pembahasan.
Menurut Didik, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda monitoring. Komisi XI ingin mendapatkan gambaran kondisi riil di lapangan sekaligus menyerap aspirasi dari sektor perbankan daerah.
"Kedatangan kami dari Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional ini untuk memantau langsung kondisi di bawah serta menyerap aspirasi langsung perbankan yang ada di daerah," kata Didik.
Informasi tersebut, lanjut dia, penting sebagai bahan bagi pemerintah dan legislatif dalam melihat kebutuhan regulasi untuk memperkuat sektor perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini penting bagi pemerintah pusat dan dari kami selaku legislatif, dukungan regulasi apa yang dibutuhkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Didik menyebut kinerja perbankan di Solo Raya yang dipaparkan OJK masih menunjukkan kondisi yang baik. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan BI Solo.
Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak semata-mata dilihat dari deretan angka.
"Yang terpenting bagi saya bukanlah tingginya angka-angka yang tercapai, tapi bagaimana kredit yang disalurkan itu juga dirasakan oleh wong cilik, pelaku usaha kecil, bukan hanya pengusaha besar," tegasnya.
Karena itu, ia meminta jajaran perbankan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target.
"Pesan saya, bekerjalah dengan hati, jangan hanya mengejar target," kata Didik.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Solo Mohammad Mufid memaparkan sejumlah program yang dapat disinergikan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Salah satunya melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah tersedia di masing-masing kabupaten/kota.
Keberadaan TPAKD diarahkan untuk membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan sumber pembiayaan sektor keuangan.
OJK juga terus mendorong edukasi keuangan melalui program GENCARKAN.
"OJK punya program GENCARKAN untuk melakukan edukasi keuangan yang masif, merata, terarah, komprehensif, dan sejak dini," ujar Mufid.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sehingga akses terhadap sektor jasa keuangan tidak berhenti pada kemudahan memperoleh layanan, tetapi juga diikuti pemahaman yang memadai.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Solo Dwianto Cahyo Sumirat menyoroti perkembangan penggunaan QRIS di wilayah Solo Raya.
Menurutnya, penggunaan QRIS menunjukkan peningkatan cukup signifikan dalam setahun terakhir. Kota Solo menjadi wilayah dengan penggunaan paling banyak.
"Ada peningkatan cukup signifikan pengguna QRIS di Solo Raya dalam setahun ini, paling banyak di Kota Solo," kata pria yang akrab disapa Pak Anto tersebut.
Sarasehan di Kantor OJK Solo, Anggota DPR RI Didik Haryadi: Kredit Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar https://t.co/ZHG7UYbDq4
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) September 26, 2026
Meski demikian, BI Solo masih melihat perlunya pemerataan penggunaan QRIS, terutama agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan.
"Kami akan terus melakukan sosialisasi agar tidak ada ketimpangan penggunaan QRIS antara di kota dan di desa," ujarnya. //SIk