 |
| Direktur Utama PPM, Mardianta bersama Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H melkukan penandatanganan nota kesepahaman |
WARTAJOGLO, Jakarta – Lahan-lahan yang selama ini terbengkalai dan belum memberikan nilai ekonomi di Kabupaten Jayapura, Papua, mulai dilirik sebagai sumber kekuatan baru bagi ketahanan pangan dan energi nasional.
Pemerintah Kabupaten Jayapura menggandeng PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) untuk mengembangkan potensi tersebut melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Langkah awal kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Palma One, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Kerja sama yang mengusung tajuk Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional Berbasis Pemanfaatan Lahan Tidak Produktif ini dirancang melalui skema KPBU prakarsa badan usaha (unsolicited).
Pendekatan yang ditawarkan tidak sekadar mengolah lahan, tetapi juga mengintegrasikan potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dalam satu ekosistem produktif.
Melalui pendekatan agroforestri, silvopastura, dan silvofishery, lahan yang sebelumnya belum optimal diharapkan dapat dikembangkan menjadi sumber produksi pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
Pembahasan dan penandatanganan kerja sama yang berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 itu turut dihadiri jajaran manajemen PPM, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Kepala Bappeda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
CEO sekaligus Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto, menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah bukan semata-mata persoalan bisnis.
Lebih dari itu, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi Indonesia.
“Kerja sama ini adalah kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa. Kita harus bisa berperan aktif dan berkontribusi bersama-sama dalam membawa tujuan bangsa ini ke depan, khususnya kami yang bergerak di sektor pangan dan energi untuk mewujudkan kemandirian,” ujar Mardianto dalam siaran pers, Minggu 11 Oktober 2026.
Menurut dia, percepatan pembangunan nasional membutuhkan semangat gotong royong antara pemerintah dan badan usaha.
Potensi daerah tidak akan berkembang optimal apabila pengelolaannya hanya dibebankan kepada satu pihak.
Karena itu, PPM mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi yang lebih merata.
Mardianto menambahkan, agenda perusahaan tidak terbatas pada satu daerah. PPM memiliki visi untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor pangan dan energi di seluruh Indonesia.
“Kita bergerak tanpa terkecuali di 38 provinsi, jadi bukan hanya khusus untuk Jayapura. Kita bergerak untuk skala Indonesia,” katanya.
Jayapura Disiapkan Jadi Proyek Percontohan di Papua
Bagi PPM, Kabupaten Jayapura memiliki posisi strategis sebagai titik awal pengembangan program di wilayah Papua.
Dalam skema KPBU prakarsa badan usaha tersebut, perusahaan menawarkan enam paket proyek terpadu yang akan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan hasil kajian dan kebutuhan daerah.
VP Regional Papua Raya PPM, Imam Syafi’i, mengatakan Kabupaten Jayapura diproyeksikan menjadi proyek percontohan (pilot project) perusahaan untuk wilayah Papua.
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat setempat. Pemanfaatan lahan yang selama ini belum produktif dinilai berpotensi memberikan nilai tambah apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.
“Ketahanan pangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Apalagi untuk tanah-tanah tandus yang sebelumnya tidak bisa diolah, kini bisa kita kelola bersama PT Palma,” kata Imam.
Ia menegaskan, kehadiran PPM di Papua bukan sekadar didorong ketertarikan terhadap potensi wilayah, melainkan juga tanggung jawab untuk ikut mendorong pembangunan daerah.
“Menurut saya, ini bukan sekadar tertarik, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk membangun daerah Papua. Oleh karena itu, kami hadir bersama PT Palma untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan di sana, khususnya terkait ketahanan pangan dan energi,” ujarnya.
Meski demikian, penandatanganan MoU baru menjadi pintu masuk menuju tahapan pengembangan berikutnya. Realisasi program akan ditentukan melalui proses kajian lapangan, pemetaan potensi lahan, serta pembahasan teknis bersama pemerintah daerah.
Pemkab Jayapura Menunggu Aksi Nyata
Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., menyambut positif kerja sama awal tersebut. Ia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi benar-benar berlanjut menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Yunus, pembangunan daerah harus diarahkan untuk memperluas keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar.
“Harapannya sangat jelas, yaitu mendorong proses pembangunan di Kabupaten Jayapura agar dapat mewujudkan keadilan, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Yunus.
Sebagai tindak lanjut, tim teknis PT Palma Pertiwi Makmur direncanakan turun langsung ke lapangan untuk melakukan kajian mendalam bersama organisasi perangkat daerah terkait di Kabupaten Jayapura.
Gandeng PT Palma Pertiwi Makmur, Pemkab Jayapura Kembangkan Lahan Tak Produktif Jadi Sumber Ekonomi Baru https://t.co/hCi29rNKuU
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) October 11, 2026
Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa rencana pemanfaatan lahan sesuai dengan kondisi wilayah, potensi sumber daya, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Hasil kajian nantinya diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan enam paket proyek terpadu yang ditawarkan PPM, sekaligus menentukan bentuk implementasi kerja sama yang paling sesuai dengan karakteristik daerah. //Kls