POPULER

Perlunya Gasifikasi Batubara untuk Pengembangan City Gas

Perlunya Gasifikasi Batubara untuk Pengembangan City Gas

WARTAJOGLO, Jakarta - Demi mengalihkan penggunaan LPG di kalangan rumah tangga yang terus meningkat, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah membentuk jaringan city gas (kota gas). Caranya dengan memaksimalkan gasifikasi batubara. 

Hal ini penting karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, konsumsi LPG nasional pada tahun 2019 mencapai 7,76 juta ton. Sementara, produksi nasional hanya mentok di 1,96 juta ton. Sisanya sekitar 5,71 juta ton LPG harus dipenuhi melalui impor.

Gas LPG
Proses distribusi gas LPG oleh petugas Pertamina
"Subsidi LPG di APBN juga terus meningkat. Dari Rp 25,9 triliun di APBN 2015 menjadi Rp 50,6 triliun di APBN 2020. Untuk APBN 2021 jumlahnya ditekan menjadi Rp 37,8 triliun karena adanya alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Agar kedepannya tak lagi memberatkan keuangan negara, penggunaan LPG bisa dialihkan melalui jaringan city gas yang dihasilkan oleh gasifikasi batubara," ujar Bambang usai menerima para pakar gasifikasi batubara, di  Jakarta, Senin (15/3) siang.

Para pakar gasifikasi batubara yang hadir antara lain, Hery Apriyanto, Dodi Ngakan Miharjana, Musrizal, Nasruddin, Antho.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan, proyek gasifikasi batubara sebagai bagian dari hilirisasi industri batubara, sudah digagas sejak dua puluh tahun lalu. Namun realisasinya belum maksimal. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Yang memasukan gasifikasi batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan sebagai bagian dari proyek strategis nasional.

"Hilirisasi batubara melalui gasifikasi merupakan keniscayaan. Mengingat deposit batubara di Indonesia sangat besar. Menurut kajian Badan Geologi Kementerian ESDM, per Desember 2019 jumlahnya mencapai 37,6 miliar ton," jelas Bamsoet.

Ditambahkan pula bahwa tidak semua batubara yang dihasilkan berkalori tinggi. Sebanyak 20 miliar ton di antaranya berkalori rendah yang kurang diminati pasar ekspor.

"Di sisi lain, permintaan internasional untuk batubara berkalori tinggi juga terus menurun. Sampai dengan November 2020, Kementerian ESDM mencatat volume ekspor batubara hanya sebesar 364 juta ton. Turun 13 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 418 juta ton," terangnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, per tahunnya, minimal keberadaan satu pabrik hilirisasi batubara bisa mengolah 6 juta ton batubara berkalori rendah menjadi 1,4 juta ton dimethyl ether (DME). Yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG.

"Harga jual DME bisa sekitar USD 420 per ton. Jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata harga LPG sekitar USD 568 per ton. Kehadiran DME, menurut perhitungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bisa menghemat pengeluaran negara untuk subsidi LPG 3 Kg mencapai Rp 8,7 triliun. Karenanya tak ada alasan untuk menunda proyek gasifikasi batubara," pungkas Bamsoet.//Ril

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel