Sedimentasi dan Penyempitan Kali Jenes, Camat Kartasura Soroti Upaya Pemeliharaan oleh BBWS
WARTAJOGLO, Sukoharjo - Persoalan sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan sungai, menjadi salah satu faktor pemicu banjir saat musim hujan, termasuk di wilayah Solo raya.
Salah satu sungai yang mengalami masalah ini adalah Kali Jenes yang melintas dari wilayah kartasura hingga Grogol di Kabupaten Sukoharjo, dan bermuara ke Bengawan Solo.
Namun upaya untuk menangani permasalahan ini tentu bukan hal mudah. Sebab bantaran Kali Jenes saat ini telah beralih fungsi menjadi pemukiman padat penduduk. Di mana banyak warga yang mendirikan bangunan tepat di bibir sungai.
 |
| Pendangkalan dan penyempitan terjadi di Kali Jenes, sehingga kerap memicu terjadinya banjir |
Dengan banyaknya warga yang tinggal di bibir sungai ini, otomatis membuat sungai menyempit dan proses pendangkalan terjadi karena banyaknya sedimen di sepanjang aliran sungai.
"Sebenarnya pemeliharaan sungai ini wilayahnya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Dan kami pernah menyampaikan permasalahan itu. Namun dikatakan untuk melakukan pengerukan sedimentasi itu alat beratnya tidak bisa masuk," ujar Camat Kartasura Joko Miranto kepada awak media pada Kamis 23 Maret 2023.
Tidak adanya garis sempadan karena padatnya bangunan di bibir sungai, menjadi salah satu penyebab penyempitan ruas sungai, hingga alat berat tidak bisa masuk.
Joko menyebut, harusnya sungai memiliki sempadan yang bisa digunakan sebagai akses untuk masuknya alat berat, saat melakukan pembersihan.
Karena itulah, Joko menyayangkan adanya bangunan yang berdiri di bibir sungai, hingga menyulitkan proses pembersihan.
Terlebih ada kabar bahwa bangunan-bangunan itu bisa memiliki sertifikat, yang memperparah kondisi aliran sungai.
"Saya sendiri tidak paham bagaimana bangunan-bangunan itu banyak yang bersertifikat. Karena itu wilayahnya BBWS. Tentunya mereka yang lebih paham," akunya.
Joko pun mengeluhkan sistem Online Single Submission (OSS), atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di mana proses perijinan terkadang tidak disertai survai ke lapangan. Sehingga tidak benar-benar tahu kondisi di lapangan, apakah layak didirikan bangunan atau tidak.
"(OSS) Ini program pemerintah pusat. Dan kita di daerah hanya bisa mengikuti. Tapi justru di sinilah kelemahannya. Karena proses pemberian perijinan serinmgkali tidakl disertai survei. Hanya didasarkan pada data peruntukan wilayah saja. Yang mana orang pusat tidak pernah tahu kondisi di lapangan seperti apa," ungkap Joko.
Dan bila sudah berdiri bangunan lalu terjadi banjir, ujung-ujungnya pemerintah wilayah tersebut yang dipersalahkan.
"Akibatnya bila terjadi banjir akibat adanya bangunan industri yang tidak semestinya, kami di wilayah kecamatan yang disalahkan," keluh Joko.
Karena itulah, Joko meminta agar pihak yang berwenang dalam pemeliharaan sungai (BBWS), menjalankan perannya dengan benar. Dalam hal ini melakukan pemeliharaan sungai agar tidak terjadi sedimentasi parah, yang bisa memicu banjir.
"Permasalahan banjir di Solo raya ini penyebab utamanya adalah sedimentasi. Karena itulah kalau rutin dilakukan pembersihan, saya yakin 80 persen permasalahan ini akan teratasi," tandasnya. //Bang
