 |
| Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas keberhasilannya menerapkan pemerintahan kolaboratif |
WARTAJOGLO, Semarang - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas keberhasilannya menerapkan pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Menurut Rini, apa yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menjadi contoh nyata bagaimana reformasi birokrasi tidak hanya sebatas penyederhanaan struktur, tetapi juga perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya sepakat dengan Gubernur Ahmad Luthfi, bahwa collaborative government menjadi penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan program prioritas,” ujar Rini saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu 29 Oktober 2025.
Rini menegaskan, penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah bukan sekadar untuk menghemat anggaran, melainkan untuk mempercepat proses pelayanan publik agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat.
“Semakin sederhana organisasi, semakin sederhana pula business process-nya. Yang penting bukan sekadar kecil strukturnya, tetapi bagaimana antar-OPD bisa saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.
Ia memaparkan, hingga kini telah dilakukan penyederhanaan jabatan dan struktur di berbagai level pemerintahan.
Sebanyak 55.649 jabatan eselon III dan IV disederhanakan pada 10 kementerian/lembaga, disertai penyederhanaan 43.915 jabatan fungsional, yang berimbas pada peningkatan kelincahan kerja 2,1 juta ASN.
Selain itu, klasifikasi jabatan pelaksana juga telah dipangkas dari 3.414 menjadi hanya tiga klasifikasi utama, yang berdampak pada kelincahan 1,4 juta ASN di seluruh Indonesia.
“Dari hasil survei, 53 persen responden merasakan langsung dampak positif dari penyederhanaan birokrasi. Jawa Tengah sendiri sudah mendapat nilai di atas 90 dalam pelaksanaan reformasi kelembagaan,” tambahnya.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat efektivitas birokrasi dengan menata ulang struktur kelembagaan.
Hasilnya, pada tahun 2025 dilakukan pengurangan dari 35 menjadi 34 OPD, penghapusan tiga cabang dinas, serta penyusunan ulang unit pelaksana teknis (UPT) dari 153 menjadi 139 unit.
“Kami tidak hanya mengecilkan fungsi, tapi memastikan struktur baru ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Luthfi.
Ia menambahkan, pendekatan collaborative government kini menjadi ruh baru dalam tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah.
Artinya, setiap program tidak lagi berjalan secara sektoral, melainkan dikerjakan bersama lintas instansi, termasuk dengan sektor swasta dan masyarakat.
Sebagai contoh, program pengentasan kemiskinan kini melibatkan berbagai OPD secara serentak di antaranya mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Dinas Kesehatan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
“Kolaborasi antar-OPD ini masih jadi pekerjaan rumah di banyak birokrasi. Di Jawa Tengah, kami menjadikannya bahan evaluasi utama agar ke depan semua instansi bergerak bersama, tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Reformasi birokrasi di Jawa Tengah juga diarahkan untuk membangun karakter ASN yang adaptif, cepat, dan terbuka pada kerja lintas sektor.
Pemerintah provinsi mendorong seluruh perangkat daerah agar mampu bekerja dengan pola pikir kolaboratif, bukan kompetitif.
Dapat Apresasi dari MenPAN-RB, Jawa Tengah Jadi Contoh Penerapan Collaborative Government https://t.co/CWbFJeyE6h
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) October 29, 2025
Dengan capaian tersebut, Rini Widyantini berharap Jawa Tengah dapat menjadi model pemerintahan kolaboratif bagi daerah lain di Indonesia.
“Keberhasilan Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan tentang memangkas, tapi tentang menyatukan langkah untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Rini. //Kls