 |
| Gubernur Jateng Ahmmad Luthfi memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID |
WARTAJOGLO, Semarang – Menjelang akhir tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di kawasan Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang, pada Senin, 6 Oktober 2025
Pertemuan strategis ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi vertikal, hingga aparat keamanan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa meski kebijakan pengendalian inflasi di provinsi ini telah berjalan baik secara teknis, tantangan utama justru terletak pada implementasinya di lapangan.
“Kalau soal teknis, kita sudah bagus. Tapi yang penting, kebijakan itu harus ter-deliver ke masyarakat. Kita hanya pembuat kebijakan—pelaksananya bupati dan wali kota, yang merasakan dampaknya adalah rakyat,” ujarnya tegas.
Data terbaru dari TPID menunjukkan bahwa inflasi Jawa Tengah pada September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year), angka yang masih dalam kisaran aman dan menunjukkan stabilitas harga pangan. Hal ini sejalan dengan kinerja ekonomi provinsi yang terus menunjukkan tren positif.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,28 persen (yoy)—lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,12 persen.
Bahkan, secara triwulanan (quarter-to-quarter), Jateng mencatatkan pertumbuhan 1,87 persen, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Jawa, setelah Jawa Timur (3,09%) dan Jawa Barat (2,33%).
Di tengah dinamika ekonomi global yang masih tidak pasti, harga sejumlah bahan pokok di pasar-pasar Jawa Tengah terpantau relatif stabil.
Beras medium dijual rata-rata Rp13.407 per kilogram, sedikit di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Sementara beras premium bertahan di angka Rp15.915 per kilogram, atau 6,81% di atas HAP.
Beberapa komoditas justru lebih murah dari harga acuan. Cabai rawit merah, misalnya, dijual sekitar Rp32.333 per kilogram, jauh di bawah HAP sebesar Rp57.000—selisih hampir 43%.
Namun, tidak semua komoditas mengalami penurunan. Bawang putih Kating mencatat kenaikan hingga 10,42% dari HAP, dengan harga mencapai Rp35.333 per kilogram.
Minyak goreng curah juga mengalami kenaikan tipis menjadi Rp17.791 per liter, sementara minyak goreng merek Minyakita tetap stabil di Rp16.326 per liter.
Telur ayam ras dan daging ayam ras memang mengalami tren kenaikan, namun masih berada di bawah batas harga acuan yang ditetapkan pemerintah.
Menyadari bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, Gubernur Ahmad Luthfi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk “keroyok bareng-bareng” dalam menjaga ketahanan pangan.
Ia menekankan pentingnya peran aktif kepolisian melalui Satgas Pangan untuk mengawasi distribusi dan mencegah praktik penimbunan atau spekulasi harga.
“Ini bukan cuma soal angka inflasi, tapi soal perut rakyat,” tegasnya.
Upaya pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah, melakukan sidak beras premium, serta memperkuat cadangan beras dan minyak goreng melalui Bulog dan BUMD lokal.
Jaga Stabilitas Harga, Jawa Tengah Perkuat Sinergi TPID Jelang Akhir Tahun https://t.co/tV5hOSAsVc
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) October 6, 2025
Selain fokus pada stabilitas harga jangka pendek, Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin juga mendorong program prioritas jangka panjang: membangun ekosistem ekonomi syariah dan mewujudkan desa maju dan berdaya.
Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi mikro, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. //Sik