 |
| Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka hotline aduan khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) |
WARTAJOGLO, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka hotline aduan khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui nomor 0811-2622-000, masyarakat kini bisa menyampaikan laporan, pertanyaan, maupun masukan terkait menu MBG yang diterima oleh siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita**.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas tersebut.
Selain hotline milik Pemprov, seluruh 35 kabupaten/kota di Jateng juga telah memiliki saluran pengaduan masing-masing.
“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ungkap Yunita, Jumat (10/10/2025).
Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi Call Center 150945 JNN untuk melapor jika menemukan hal yang mencurigakan terkait penyajian makanan MBG.
Yunita menjelaskan, layanan pengaduan ini tidak hanya menampung laporan dugaan keracunan makanan, tetapi juga keluhan terhadap menu yang dinilai tidak sesuai standar gizi. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan melalui koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” tegas Yunita.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota, dalam memastikan program MBG berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran.
Pembukaan hotline ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang meminta seluruh Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyiapkan layanan pengaduan, pengecekan cepat, tanggap darurat, serta kanal informasi publik.
Langkah ini diambil menyusul ditemukannya beberapa kasus dugaan keracunan menu MBG di sejumlah daerah.
“Setiap ada laporan, Dinkes bersama pihak terkait langsung turun melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui penyebabnya,” jelas Yunita.
Sebagai contoh, Yunita menyinggung satu kasus dugaan keracunan di salah satu wilayah Jateng. Setelah dilakukan pemeriksaan, BGN memutuskan menutup sementara dapur penyedia makanan MBG di wilayah tersebut.
“Layanan ke sekolah-sekolah pun harus berhenti sementara sampai ada keputusan lanjutan,” ujarnya.
Sebelum dapur penyedia kembali beroperasi, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait kualitas bahan, proses pengolahan, kebersihan lingkungan, dan ketepatan menu gizi.
Lebih lanjut, Yunita mengajak semua pihak untuk berperan aktif menjaga keberhasilan program MBG.
Kolaborasi antara orang tua siswa, guru, dan penyedia makanan menjadi kunci agar layanan gizi gratis ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Ketika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, maka SPPG harus mau mendengar dan menindaklanjutinya. Teruslah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya,” pesan Yunita.
Pemprov Jateng Buka Hotline untuk aduan Antisipasi Keracunan pada Proram-MBG https://t.co/e6wTPuuDER
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) October 10, 2025
Dengan hadirnya layanan pengaduan yang terbuka dan cepat tanggap, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan dengan baik, transparan, dan berkualitas.
“Hotline ini bukan sekadar nomor, tapi wujud komitmen pemerintah menjaga gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa,” pungkas Yunita. //Kls