 |
| Perjalanan umrah terancam terdampak konflik di Timur tengah |
WARTAJOGLO, Jakarta - Situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah mulai memunculkan kekhawatiran di Tanah Air.
Meski hingga saat ini belum ada keputusan resmi penundaan keberangkatan umrah, wacana yang berkembang telah memicu ketidakpastian serius bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan ribuan jamaah Indonesia.
Aliansi Penyelenggara Haji dan Umrah Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) menegaskan bahwa sampai hari ini belum terdapat keputusan resmi penundaan keberangkatan jamaah umrah dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia.
Artinya, secara regulasi, penyelenggaraan umrah masih berjalan seperti biasa.
Sekretaris Jenderal ASPHIRASI, Retno Anugerah Andriyani, menyampaikan bahwa seluruh penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi masih beroperasi normal.
Maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia Airlines tetap terbang sesuai jadwal.
“Per hari ini, seluruh maskapai direct flight masih on schedule dan tetap berangkat. Beberapa PPIU tetap memberangkatkan jamaah karena pesawat tetap terbang, visa sudah terbit, hotel sudah tersedia, dan tidak ada pembatasan resmi penerbangan ke Arab Saudi. Apalagi rute direct flight ini tidak melintasi wilayah konflik,” jelas Retno.
Pernyataan itu menjadi angin segar di tengah kekhawatiran publik. Namun, di balik operasional yang terlihat normal, dampak konflik justru terasa kuat pada jalur penerbangan transit.
ASPHIRASI mencatat adanya pembatalan dan suspensi penerbangan oleh sejumlah maskapai transit seperti Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, dan Scoot.
Akibatnya, sebagian jamaah yang sudah berada di Arab Saudi mengalami kendala kepulangan, sementara yang lain gagal berangkat meski seluruh dokumen dan akomodasi telah siap.
“Terdapat jamaah yang saat ini masih berada di Arab Saudi dan mengalami kendala kepulangan karena maskapai transit yang digunakan membatalkan penerbangannya. Di sisi lain, ada pula jamaah yang seluruh persiapannya sudah lengkap baik itu visa, hotel, dan handling, namun tidak dapat berangkat karena tiket transit mengalami pembatalan maupun suspensi penerbangan,” tambah Retno.
Situasi ini menempatkan PPIU dalam posisi yang sulit. Biaya visa telah dibayarkan, hotel sudah dipesan, transportasi lokal disiapkan, dan berbagai layanan digital seperti Mashaaer, Masar, dan Nusuk telah diproses. Namun ketika penerbangan transit dibatalkan, seluruh rantai layanan itu terancam hangus.
Direktur Utama Hajar Aswad Mubaroq tersebut menegaskan bahwa apabila pemerintah nantinya menetapkan penundaan, harus ada kebijakan mitigasi yang jelas dan terukur.
“Kami mendorong agar jika penundaan ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh RI, maka harus disertai kebijakan mitigasi yang jelas dan terukur. Di antaranya pembatalan atau penjadwalan ulang visa tanpa penalti, refund atau reschedule hotel dan transportasi, serta relaksasi layanan Mashaaer, Masar, dan Nusuk,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi saat ini tergolong force majeure. Namun berbeda dengan masa pandemi COVID-19, asuransi perjalanan pada umumnya tidak meng-cover risiko geopolitik.
Artinya, potensi kerugian finansial sepenuhnya berada di pundak PPIU.
“Situasi ini berbeda dengan masa pandemi COVID-19, di mana penutupan dilakukan langsung oleh pemerintah Arab Saudi sehingga terdapat kebijakan khusus dan relaksasi kontrak. Saat ini, Saudi tidak menutup umrah, direct flight masih berjalan, tetapi wacana penundaan datang dari dalam negeri. Maka perlu skema perlindungan yang adil bagi PPIU dan jamaah,” tegasnya.
ASPHIRASI pun meminta negara hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh, baik bagi jamaah yang tertahan di Arab Saudi maupun yang belum bisa berangkat akibat pembatalan transit.
Gejolak Timur Tengah Picu Ketidakpastian Umrah, ASPHIRASI Desak Negara Beri Perlindungan https://t.co/7FPCh1W2Ky
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) March 2, 2026
“Kami berharap negara hadir memberi kepastian: bagaimana mekanisme perlindungan jamaah, bagaimana skema penyelesaian kerugian, dan bagaimana jaminan keberlangsungan industri umrah nasional. Jangan sampai penyelenggara dan jamaah dibiarkan menghadapi risiko ini sendirian,” pungkas Retno. //Bamg