TfG6TUW8BUO7GSd6TpMoTSd7GA==
,, |

Headline News

Video Viral tentang Kondisi Panggung Songgobuwono Picu Dorongan Audit Dana Revitalisasi, LDA: Kami Siap..!

Dana revitalisasi panggung Songgobuwono jadi sorotan publik setelah beredar video viral terkait kondisi bangunan tersebut

WARTAJOGLO, Solo – Unggahan video yang memperlihatkan kondisi bagian dalam Panggung Songgobuwono di Keraton Surakarta Hadiningrat mendadak viral di sejumlah media sosial dan memicu perbincangan publik.

Dalam video tersebut, terlihat beberapa bagian bangunan yang tampak berlumut. Kondisi itu langsung menuai beragam komentar dari netizen, mulai dari kritik terhadap perawatan hingga mempertanyakan sumber pendanaan proyek revitalisasi bangunan yang belum lama ini diresmikan.

Seperti diketahui, Panggung Songgobuwono baru saja diresmikan oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon sebagai bagian dari program revitalisasi kawasan keraton.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta, KP Eddy Wirabhumi, memberikan penjelasan saat ditemui di kantornya, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan bahwa revitalisasi Panggung Songgobuwono tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Menegaskan apa yang sudah disampaikan secara resmi oleh Lembaga Dewan Adat melalui ketuanya, Gusti Moeng, bahwa Songgobuwono itu tidak bersumber dari dana APBN. Tapi dari kerja sama para pihak, termasuk filantropis. Jadi kalau ada kekhawatiran penggunaan dana APBN, itu tidak digunakan. Itu clear,” ujarnya.

Terkait video yang beredar, Eddy menyebut kondisi tersebut diambil saat proses pembangunan belum sepenuhnya rampung.

“Kalau ada video yang kemarin beredar, saya yakinkan itu sebelum tuntas dikerjakan. Lalu soal lumut, dalam cuaca seperti ini sangat wajar di bangunan kuno, dan itu tidak ada masalah bagi kita. Sekarang sudah kita lakukan perawatan sesuai tata cara bangunan kuno,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menanggapi adanya dorongan audit terhadap pengelolaan dana di lingkungan keraton. Menurutnya, pihak keraton justru terbuka terhadap proses audit demi transparansi.

“Permintaan audit sudah disampaikan oleh Panembahan Agung kepada BPK. Bahkan kami juga akan mendorong agar BPK wilayah Jawa Tengah segera melakukan audit. Kalau memang ada pihak kami yang menerima dana, kami siap diaudit,” tegasnya.

KP. Eddy Wirabhumi, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat

Ia menambahkan, audit tersebut penting untuk menjawab berbagai kecurigaan di masyarakat, terutama terkait penggunaan dana bantuan pemerintah baik dari APBN maupun APBD.

“Kami berharap ini menjadi jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Karena revitalisasi dan konservasi Keraton ini butuh dukungan semua pihak,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan terkait kemungkinan penggunaan dana APBN, Eddy menyatakan hal tersebut sejatinya bukan persoalan selama dilakukan sesuai aturan.

“Kalau APBN ya nggak apa-apa juga, mau diaudit juga boleh. Tapi setahu saya kebetulan bukan. Dan kalau pun menggunakan dana pemerintah, memang semestinya dilakukan audit,” tambahnya.

Polemik ini diharapkan tidak mengganggu upaya pelestarian keraton sebagai salah satu warisan budaya penting di Kota Solo. 

Pihak LDA pun mengajak masyarakat untuk tetap mendukung proses revitalisasi agar Keraton Surakarta tetap terjaga sebagai aset budaya bangsa. //Sik

Type above and press Enter to search.