TfG6TUW8BUO7GSd6TpMoTSd7GA==
,, |

Headline News

Cegah Korupsi di Desa, Gubernur Ahmad Luthfi Gagas Sekolah Antikorupsi untuk Kades se-Jateng

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi gagas sekolah antikorupsi untuk ribuan kepada desa di Jawa Tengah

WARTAJOGLO, Kendal — Sebuah gebrakan baru kembali dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. 

Dalam upaya memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan desa, ia akan mengumpulkan seluruh kepala desa (kades) se-Jawa Tengah untuk mengikuti Sekolah Antikorupsi, yang digelar Selasa, 29 April 2025, di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang.

Total 7.810 kepala desa akan hadir dalam kegiatan besar ini. Mereka akan mendapatkan pembekalan langsung dari berbagai lembaga penting seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Kejaksaan, dan Kepolisian.

"Kita akan kumpulkan kepala desa. Kita undang dari KPK, Ombudsman, kemudian dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk upaya-upaya preemtif dan preventif terkait dengan tindak pidana korupsi," tegas Ahmad Luthfi saat berkegiatan di Kendal, Senin (28/4/2025).

Program Sekolah Antikorupsi ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana desa dan bantuan keuangan lainnya. 

Tak tanggung-tanggung, total dana yang mengalir ke desa-desa di Jawa Tengah mencapai angka triliunan rupiah, termasuk bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 1,2 triliun untuk lebih dari 8.000 desa.

Melalui pembekalan ini, Ahmad Luthfi ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar digunakan untuk membangun desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Seluruh kepala desa akan kita undang untuk diberikan suatu pembekalan agar pembangunan di wilayah kita, khususnya di pedesaan, sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Selain mencegah tindak pidana korupsi, Sekolah Antikorupsi ini juga bertujuan untuk memperbaiki pemahaman administrasi di kalangan kepala desa. 

Ahmad Luthfi menyoroti masih banyak kepala desa — bahkan yang sudah menjabat lebih dari satu periode — yang belum sepenuhnya paham tentang pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban dana.

Dengan pembekalan ini, diharapkan para kepala desa akan lebih siap mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak ada lagi kesalahan administrasi yang berujung pada masalah hukum.

"Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa. Tapi harus dikelola dengan baik, dengan pendampingan dari kita semua," kata Gubernur.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, desa adalah garda terdepan pembangunan di Jawa Tengah. 

Karena itu, pengelolaan dana dan program di desa harus optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Prinsipnya, desa menjadi ujung tombak untuk membangun wilayah kita," tandasnya.

Melalui Sekolah Antikorupsi ini, diharapkan tercipta budaya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jawa Tengah pun siap melangkah lebih jauh, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju. //Bang

Type above and press Enter to search.