 |
| Layanan transportasi aglomerasi Batik Solo Trans (BST) menghadapi tantangan baru menyusul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat |
WARTAJOGLO, Semarang – Layanan transportasi aglomerasi Batik Solo Trans (BST) menghadapi tantangan baru menyusul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Tiga dari lima koridor BST yang selama ini dibiayai Kementerian Perhubungan diproyeksikan akan dihentikan dukungan anggarannya.
Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, mengungkapkan hal tersebut usai bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur, Rabu 1 Oktober 2025.
“Hari ini kami difasilitasi Gubernur untuk membahas aglomerasi transportasi di Surakarta. Bagaimana layanan buy the service, layanan perkotaan yang ada lima koridor dengan melibatkan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali,” kata Respati.
Respati menjelaskan, dari lima koridor BST yang beroperasi, tiga ditopang APBN, sedangkan dua lainnya dibiayai APBD Pemkot Surakarta. Selain itu, layanan tersebut didukung dengan tujuh feeder yang memperluas jangkauan.
“Setiap hari Batik Solo Trans dan feeder melayani sekitar 13.000–14.000 penumpang. Mayoritas pengguna justru berasal dari kabupaten sekitar,” ungkapnya.
Dengan potensi pencabutan dukungan pusat, Pemkot Surakarta mendorong adanya kemandirian fiskal dan cost sharing antar daerah.
“Kami berharap kabupaten sekitar ikut berbagi beban, karena warganya yang paling banyak menggunakan layanan ini,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Batik Solo Trans adalah contoh nyata roadmap transportasi aglomerasi yang sudah berjalan baik di Jawa Tengah.
“Ini sudah jadi roadmap. Sudah berjalan dan beda dengan daerah lain. Kalau di tempat lain, angkutan masih kompetitif, tidak terintegrasi, dan belum ada roadmap matang. Solo ini sudah paten,” kata Luthfi.
Menurutnya, keberadaan Batik Solo Trans bukan hanya sekadar layanan transportasi, melainkan fondasi untuk membangun mobilitas perkotaan yang terintegrasi.
Apalagi layanan ini juga melibatkan perusahaan otobus lokal, sehingga turut memberdayakan sektor transportasi daerah.
Untuk menjaga keberlanjutan layanan, Gubernur meminta Dinas Perhubungan Jateng segera menggelar rapat bersama seluruh stakeholder.
“Nanti segera rapatkan dengan dinas terkait. Ini harus jalan dengan cara sharing. Teknis nanti silakan dibahas,” tegasnya.
Sementara itu, Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, menambahkan bahwa prinsip gotong royong harus diterapkan.
Batik Solo Trans Terdampak Efisiensi Anggaran, Pemprov Jateng Dorong Gotong Royong Fiskal https://t.co/mJ4AzXKfYe
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) October 1, 2025
“Konsep gotong royong itulah yang nanti Gubernur akan bahas dengan semua bupati dan wali kota se-Soloraya. Mudah-mudahan ada kesepakatan yang baik,” ujarnya. //Sik