 |
| Gubernur JAteng Ahmad Luthfi mendukung pemeriksaan BPK untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih |
WARTAJOGLO, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.
Dukungan ini, menurutnya, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan clean government dan good governance di lingkungan Pemprov Jateng.
“Pemeriksaan ini objek dan materinya jelas, artinya Pemprov Jateng harus mendukung karena ini untuk kesehatan organisasi,” ujar Luthfi dalam entry meeting dengan BPK Jateng di Kantor Gubernur, Semarang, Senin 13 Oktober 2025.
Gubernur Luthfi menjelaskan, pemeriksaan BPK merupakan bentuk evaluasi menyeluruh atas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menekankan bahwa BUMD dan perangkat daerah merupakan motor pembangunan yang harus beroperasi secara efisien dan transparan.
“Pemeriksaan ini menguntungkan, karena kita cepat tahu apa yang harus dilakukan terkait keuangan, kinerja, dan sebagainya,” katanya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi program prioritas pasangan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, yakni mewujudkan good and clear government serta collaborative governance melalui peningkatan profesionalitas dan kualitas aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk assessment independen yang memberikan perspektif objektif dari luar birokrasi.
“Assessment dari luar akan lebih cermat, karena perspektifnya berbeda. Itu akan menjadi bagian untuk melakukan perbaikan,” jelasnya.
Ia juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD yang menjadi objek pemeriksaan untuk bersikap terbuka dan memberikan data apa adanya, agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kondisi lapangan.
Selain itu, Sumarno mengapresiasi langkah BPK yang juga menilai program ketahanan pangan daerah.
Penilaian tersebut diharapkan menjadi masukan berharga bagi Pemprov Jateng dalam memperkuat strategi dan kebijakan pangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini meliputi tujuh tema strategis, antara lain:
Kepatuhan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, Pengelolaan aset milik daerah, Pengadaan barang dan jasa, Operasional pelayanan kesehatan pada RSUD dr. Moewardi dan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo, Operasional Bank Jateng dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda), serta Pemeriksaan kinerja atas upaya Pemprov Jateng dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari audit pendahuluan pada September 2025, mencakup anggaran tahun 2024 hingga triwulan III 2025.
“Pemeriksaan kinerja atas upaya meningkatkan ketahanan pangan merupakan tema nasional BPK. Kami ingin melihat apakah kebijakan Pemprov Jateng dan kabupaten/kotanya sudah komprehensif dalam mendukung program ketahanan pangan,” ungkap Ahmad Luthfi H Rahmatullah.
Dengan adanya pemeriksaan ini, Pemprov Jateng menunjukkan sikap terbuka terhadap evaluasi eksternal dan menjadikan hasil pemeriksaan sebagai pendorong peningkatan tata kelola.
Wujudkan Clean Government, Gubernur Ahmad Luthfi Dukung Pemeriksaan BPK https://t.co/Xhr3rfWNez
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) October 13, 2025
Bagi Ahmad Luthfi, transparansi dan kolaborasi antarlembaga bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang sehat dan dipercaya publik.
“Clean government bukan berarti tanpa kritik, tapi mampu menjadikan kritik dan pemeriksaan sebagai bahan untuk tumbuh lebih baik,” pungkasnya. //Sik