 |
| Para narasumber sedang menyampaikan paparannya dalam FGD yang digelar UTP Surakarta |
WARTAJOGLO, Solo - Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta merespons dinamika pendidikan tinggi nasional dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Tema “Transformasi Pendidikan Menuju Perguruan Tinggi yang Berdampak dan Berkelanjutan”, diangkat dalam kegiatan yang digelar pada Senin (22/12/2025), di Kampus 2 UTP Surakarta itu.
Forum ini pun menjadi ruang dialog strategis antara perguruan tinggi swasta (PTS), pemerintah, dan DPR RI untuk membicarakan arah kebijakan pendidikan tinggi ke depan.
Rektor UTP Surakarta, Prof. Winarti, menjelaskan bahwa tema tersebut dipilih karena relevan dengan isu strategis yang tengah berkembang di dunia pendidikan tinggi.
Menurutnya, konsep pendidikan yang berdampak (impactful) dan berkelanjutan (sustainable) kini menjadi kunci utama dalam peningkatan mutu perguruan tinggi.
“Isu pendidikan berdampak dan berkelanjutan merupakan isu terbaru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Melalui FGD ini kami berharap memperoleh banyak masukan untuk peningkatan mutu UTP, mulai dari tingkat universitas hingga program studi,” ujarnya.
Prof. Winarti berharap diskusi ini mampu memetakan faktor-faktor yang selama ini menjadi penghambat maupun pendorong transformasi pendidikan di lingkungan UTP.
Namun, di balik diskusi akademis yang konstruktif, forum ini juga menjadi panggung penyampaian kegelisahan PTS kecil terhadap realitas kebijakan pendidikan nasional.
Prof. Winarti secara lugas menyoroti ketimpangan distribusi bantuan pemerintah yang dinilai masih jauh dari rasa keadilan.
“Kalau pemerintah itu tidak akan membunuh PTS-PTS kecil, mestinya kebijakan tidak seperti itu. Justru yang paling membutuhkan bantuan adalah PTS-PTS kecil,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa sebuah PTS baru dapat dikatakan stabil secara finansial dan operasional ketika memiliki sekitar 5.000 mahasiswa.
Sebelum mencapai angka tersebut, bantuan pemerintah menjadi “napas” penting bagi keberlangsungan institusi.
Kehadiran Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, memberikan harapan tersendiri. Ia mengapresiasi langkah UTP yang responsif terhadap perubahan dan dinamika pendidikan nasional.
Menurutnya, transformasi perguruan tinggi harus berbasis riset yang aplikatif dan memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat.
“Transformasi itu harus berbasis riset dan diaplikasikan ke masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya mencetak lulusan siap kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja,” ujarnya.
Juliyatmono juga menegaskan komitmen Komisi X DPR RI untuk terus mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih adil. Ia menekankan bahwa tidak seharusnya ada lagi dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta.
“Siapa pun yang sekolah, baik di negeri maupun swasta, semuanya anak bangsa dan harus mendapatkan dukungan yang setara,” tegasnya.
FGD ini turut menghadirkan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, yang menyoroti ketimpangan ekosistem pendidikan tinggi, khususnya di wilayah LLDIKTI VI yang menaungi 217 PTS.
Ia menilai penerimaan mahasiswa PTN yang cenderung masif dan tidak terkendali telah mengganggu keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi nasional.
“Fenomena PTN menerima mahasiswa secara besar-besaran telah merusak keseimbangan ekosistem. Sementara PTS berjuang menjaga mutu dengan segala keterbatasan,” ungkapnya.
Prof. Harun juga menyoroti ketimpangan kebijakan perizinan program studi, di mana PTN dinilai lebih mudah membuka prodi baru dibandingkan PTS yang harus melalui proses panjang hingga delapan atau sembilan tahun.
Sebagai perbandingan, ia menyebut UMS mengalokasikan sekitar 16 persen dari anggaran satu triliun rupiah khusus untuk belanja riset, sebagai wujud komitmen terhadap mutu akademik.
Sementara itu, perwakilan LLDIKTI Wilayah VI, Sri Haryono, menegaskan bahwa konsep kampus berdampak berakar dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, namun maknanya jauh lebih luas dari sekadar peningkatan kinerja internal.
“Kampus berdampak bukan hanya soal publikasi atau jabatan fungsional dosen, tetapi sejauh mana riset diterapkan di industri, masyarakat, dan pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, peran perguruan tinggi kini juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, tercermin dari indikator seperti masa tunggu lulusan, fleksibilitas belajar, riset berdampak, hingga kemampuan kampus memperoleh pendapatan di luar UKT.
Gelar FGD, UTP Surakarta Bahas Arah Baru Pendidikan Tinggi yang Berdampak dan Adil https://t.co/C2SdlZqLo8
— 🇼🇦🇷🇹🇦🇯🇴🇬🇱🇴 (@wartajoglo) December 22, 2025
Melalui FGD ini, UTP Surakarta mengirimkan pesan kuat kepada para pengambil kebijakan bahwa keadilan dan pemerataan harus menjadi fondasi utama pendidikan tinggi nasional.
Tanpa itu, visi keberlanjutan hanya akan menjadi slogan, dan PTS kecil akan terus berjuang sendirian di tengah ketimpangan kebijakan. //Sik